Selamat Datang di Web Jaringan Data dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang.
2019-10-27 10:28:12 - Ditulis oleh Administrator

Diskresi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap dan/atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

 

Acara FGD ini dibuka oleh Bupati Pemalang yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dengan menghadirkan 2 (dua) Narasumber, Yaitu :

  1. Dr. Maftuh Effendi, SH, M.H.  Hakim Yustisial Kamar TUN Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
  2. Erma Wahyuni, S.H., M.Si.     Kabag Fasilitasi Telaahan Kebijakan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hasil yang diharapkan yaitu para pejabat pemerintahan di daerah dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan mengenai diskresi sehingga tidak memunculkan regulasi daerah yang tumpang tindih, tidak menyulitkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya serta tidak membebani masyarakat.

Kegiatan FGD yang diinisiasi oleh Bagian Hukum Setda kabupaten Pemalang ini diselenggarakan di Hotel Winner Pemalang pada Hari Rabu tanggal 23 oktober 2019, diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang serta perwakilan Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kaupaten Pemalang (Simongklang).



Foto Pilihan