PERPUSTAKAAN HUKUM ONLINE

PERPUSTAKAAN HUKUM ONLINE

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Menu

  • Beranda depan
  • Info Perpustakaan
  • Lokasi Perpustakaan
  • Area Anggota
  • Pustakawan
  • Bantuan pencarian
  • MASUK Pustakawan
  • Tentang Perpustakaan Hukum

CARI

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek

Advanced Search

Advanced Search

  • KITAB
    LENGKAP
    ...
    KITAB LENGKAP KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD
  • KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 1324/KMK.04/1988
  • Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
  • MATERI RAPAT KOORDINASI KEPALA DESA DAN LURAH SE KAB. PEMALANGTAHUN 2016
  • HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TENTANG WARALABA
  • PERADILAN AGAMA EDISI LENGKAP
  • UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
  • PENGKAJIAN HUKUM TENTANG BENTUK-BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAITANNYA DENGAN PENAFSIRAN OTONOMI DAERAH
  • PERKEMBANGAN HUKUM TRANSPORTASI SERTA PENGARUH DARI KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 tentang PAJAK PENGHASILAN
  • UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
  • PENELITIAN TENTANG ASPEK HUKUM PELAKSANAAN INISIATIF DPR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR
  • GERAKAN DISIPLIN NASIONAL ( GDN )
  • GERAKAN DISIPLIN NASIONAL (GDN)
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
  • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
  • BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA ( UU No. 7/1984 )
  • DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN R I BUKU UNDANG-UNDANG PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA R I
  • PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
  • BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  • ILMU PENGETAHUAN IDAMAN ATAU ANCAMAN
  • PERATURAN KEPEGAWAIAN
  • KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan HAK ATAS TANAH
  • PENGADILAN NEGERI, PENGASDILAN TINGGI, MAHKAMAH AGUNG dan PERADILAN TATA USAHA NEGARA
  • PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
  • PERATURAN PEMERINTAH RI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, POLRI DAN HAKIM
  • PENGUASA DAN KELOMPOK ELIT
  • PEDOMAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 2000
  • PETUNJUK TEKNIS TATA CASRA PNENEMA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENGENAAN SANKSI-SANKSIADMINISTRASI
Copyright © 2017-2018 Bagian Hukum Pemalang
  • Beranda depan
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Forum
  • RSS
Your browser does not support the video tag.