Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature

Kembali

Tipe Dokumen	Umum
Kategori	Buku Hukum
Judul	Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature
T.E.U Orang/Badan	PROF. DR. MARTITAH, M.HUM, Pengarang Utama
Nomor Panggil	U 342.598 MAR m
Cetakan/Edisi	Edisi Revisi
Tempat Terbit	Jakarta
Penerbit	Konstitusi Press
Tahun Terbit	2023
Deskripsi Fisik	xxii, 243 hlm.; 1,6 cm
Subjek	Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan eksistensi sekaligus perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai negative legislature. Artinya, MK hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembangannya, MK membuat beberapa putusan yang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang mengatur (positive legislature). Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan positive legisla-ture tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terkesan melampaui batas. Sekalipun demikian, apabila ditelaah, beberapa putusan MK yang bersifat positive legislature justru menunjukkan dan menjadi bukti sebuah penegakan hukum yang progresif. Meskipun putusan yang demikian terse-but menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya. Dalam penegakan hukum yang progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang saja, melainkan menghidupkan kemaslaha-tan dalam kontekstualitasnya.
ISBN/ISSN
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum Umum
Nomor Induk Buku	U.3967 dan 4093
Klasifikasi	342.598
Lokasi	RAK 8 BARIS 4B BELAKANG
Sumber Perolehan	Beli
Lampiran	Tidak Ada
Abstrak	-

Tajuk Entry Utama

No	Nama T.E.U	Tipe T.E.U	Jenis T.E.U
1	PROF. DR. MARTITAH, M.HUM	Nama Orang	Pengarang Utama

Subjek

No.	Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek
1	Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan eksistensi sekaligus perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia.	Topik	Primary
2	Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai negative legislature.	Topik	Additional
3	Artinya, MK hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.	Topik	Additional
4	Namun dalam perkembangannya, MK membuat beberapa putusan yang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang mengatur (positive legislature).	Topik	Additional
5	Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan positive legisla-ture tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terkesan melampaui batas.	Topik	Additional
6	Sekalipun demikian, apabila ditelaah, beberapa putusan MK yang bersifat positive legislature justru menunjukkan dan menjadi bukti sebuah penegakan hukum yang progresif.	Topik	Additional
7	Meskipun putusan yang demikian terse-but menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya.	Topik	Additional
8	Dalam penegakan hukum yang progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang saja, melainkan menghidupkan kemaslaha-tan dalam kontekstualitasnya.	Topik	Additional

Data Lampiran

No.	Judul Lampiran	Dokumen Lampiran
Tidak Ada Data

Eksemplar

No.	Kode Eksemplar	No. Panggil	Kode Inventaris	Status Eksemplar
1	U.3967	U 342.598 MAR m C1	U.3967/B/2023/C1	Tersedia
2	U.4093	U 342.598 MAR m C2	U.4093/B/2025/C2	Tersedia

IP Anda	192.168.14.178
User Online	1
Hari Ini	361
Minggu Ini	4.975