Materi Penyuluhan Hukum 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Perubahannya 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Materi Penyuluhan Hukum 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Perubahannya 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Materi Penyuluhan Hukum 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Perubahannya 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Tunggu Sebentar...