Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom

Kembali

Tipe Dokumen	Umum
Kategori	Buku Hukum
Judul	Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom
T.E.U Orang/Badan	PROF. DR. H. FARIED ALI, SH., MS., dkk, Pengarang Utama
Nomor Panggil	U 342 FAR h
Cetakan/Edisi	Cetakan pertama
Tempat Terbit	Bandung
Penerbit	Refika Aditama
Tahun Terbit	2012
Deskripsi Fisik	XV, 172 hlm.; 0,8 cm
Subjek	Hubungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan pihak yang diperintah tidak saja menjadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara mendasar diatur dalam konsitusi negara. Pihak yang diperintah dalam konteks kedaulatan adalah dikonsepsikan sebagai Rakyat, namun dari konsepsi inilah menempatkan rakyat dalam peran dan status yang sangat luas. Rakyat dapat berperan sebagai warga negara ketika konsep rakyat diletakkan dalam konstruk hak dan kewajiban. Ia pun dapat berperan sebagai penduduk ketika peran diletakkan sebagai pihak yang digarap pemerintah, pihak yang dapat dibebani sejumlah kewajiban melalui otoritas yang dimiliki pemerintah. Ia pun dapat berperan sebagai anggota masyarakat ketika mereka didudukkan sebagai pihak yang dilayani, diayomi dan diperdayakan. Dan tidak kalah pentingnya ketika rakyat dipandang sebagai pemangku kepentingan, maka pemerintah harus menempatkanya dalam konstelasi pemikiran politik. Semua hubungan dalam kerangka Pemerintah terhadap Rakyat adalah menjadi substansi dari Hukum Tata Pemerintah Heteronom.
ISBN/ISSN
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum Umum
Nomor Induk Buku	U.4043
Klasifikasi	342
Lokasi	RAK 8 BARIS 4B BELAKANG
Sumber Perolehan	Beli
Lampiran	Tidak Ada
Abstrak	-

Tajuk Entry Utama

No	Nama T.E.U	Tipe T.E.U	Jenis T.E.U
1	PROF. DR. H. FARIED ALI, SH., MS., dkk	Nama Orang	Pengarang Utama

Subjek

No.	Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek
1	Hubungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan pihak yang diperintah tidak saja menjadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara mendasar diatur dalam konsitusi negara.	Topik	Primary
2	Pihak yang diperintah dalam konteks kedaulatan adalah dikonsepsikan sebagai Rakyat, namun dari konsepsi inilah menempatkan rakyat dalam peran dan status yang sangat luas.	Topik	Additional
3	Rakyat dapat berperan sebagai warga negara ketika konsep rakyat diletakkan dalam konstruk hak dan kewajiban.	Topik	Primary
4	Ia pun dapat berperan sebagai penduduk ketika peran diletakkan sebagai pihak yang digarap pemerintah, pihak yang dapat dibebani sejumlah kewajiban melalui otoritas yang dimiliki pemerintah.	Topik	Additional
5	Ia pun dapat berperan sebagai anggota masyarakat ketika mereka didudukkan sebagai pihak yang dilayani, diayomi dan diperdayakan.	Topik	Primary
6	Dan tidak kalah pentingnya ketika rakyat dipandang sebagai pemangku kepentingan, maka pemerintah harus menempatkanya dalam konstelasi pemikiran politik.	Topik	Additional
7	Semua hubungan dalam kerangka Pemerintah terhadap Rakyat adalah menjadi substansi dari Hukum Tata Pemerintah Heteronom.	Topik	Additional

Data Lampiran

No.	Judul Lampiran	Dokumen Lampiran
Tidak Ada Data

Eksemplar

No.	Kode Eksemplar	No. Panggil	Kode Inventaris	Status Eksemplar
1	U.4043	U 342 FAR h	4043/B/2024/C1	Tersedia

IP Anda	192.168.14.178
User Online	1
Hari Ini	361
Minggu Ini	4.975