Pantaskah OJK Dibubarkan?

Kembali

Tipe Dokumen	Umum
Kategori	Buku Umum
Judul	Pantaskah OJK Dibubarkan?
T.E.U Orang/Badan	Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., M.Han., Pengarang Utama
Nomor Panggil	U 336.71 HAD p
Cetakan/Edisi	Cetakan Pertama
Tempat Terbit	Jakarta
Penerbit	PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
Tahun Terbit	2022
Deskripsi Fisik	xi, 171 hlm.; 1,1 cm
Subjek	Buku ini lebih fokus pada kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Sedangkan status pegawai OJK bukanlah PNS. Lalu, apakah personel Polri yang PNS yang ditugaskan di OJK sebagai penugasan di luar struktur Polri dapat melakukan penyelidikan?. Dibentuknya POJK 22/2015 merupakan pelaksanaan kewenangan OJK untuk penylidik pada tindakan pidana. Padahal tak satu pun di UU No. 21/2011 bahwa perihal penyidikan akan diatur di Peraturan OJK. Landasan hukumya kurang tepat karena tugas OJK masih memberi pengakuan penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pejabat Pegawai Negri Sipil) yang tidak didasarkan atas UU No. 21/2011. Yang memerintahkan OJK membuat peraturan terkait dengan kewenangan melakukan penyidikan pidana di jasa keuangan.
ISBN/ISSN
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum Umum
Nomor Induk Buku	U.4069
Klasifikasi	336.71
Lokasi	RAK 8 BARIS 2B DEPAN
Sumber Perolehan	Beli
Lampiran	Tidak Ada
Abstrak	-

No	Nama T.E.U	Tipe T.E.U	Jenis T.E.U
1	Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., M.Han.	Nama Orang	Pengarang Utama

No.	Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek
1	Buku ini lebih fokus pada kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Sedangkan status pegawai OJK bukanlah PNS.	Topik	Primary
2	Lalu, apakah personel Polri yang PNS yang ditugaskan di OJK sebagai penugasan di luar struktur Polri dapat melakukan penyelidikan?.	Topik	Additional
3	Dibentuknya POJK 22/2015 merupakan pelaksanaan kewenangan OJK untuk penylidik pada tindakan pidana.	Topik	Additional
4	Padahal tak satu pun di UU No. 21/2011 bahwa perihal penyidikan akan diatur di Peraturan OJK.	Topik	Additional
5	Landasan hukumya kurang tepat karena tugas OJK masih memberi pengakuan penyidik POLRI dan PPNS (Penyidik Pejabat Pegawai Negri Sipil) yang tidak didasarkan atas UU No. 21/2011.	Topik	Additional
6	Yang memerintahkan OJK membuat peraturan terkait dengan kewenangan melakukan penyidikan pidana di jasa keuangan.	Topik	Primary

No.	Judul Lampiran	Dokumen Lampiran
Tidak Ada Data

No.	Kode Eksemplar	No. Panggil	Kode Inventaris	Status Eksemplar
1	U.4069	U 336.71 HAD p	U.4069/B/2025/C1	Tersedia